Informasi Berkala,  PPID

Dokumen SAKIP DP4KB

Good governance atau pemerintahan yang baik seakan menjadi tuntutan yang utama bagi pemerintah terlebih untuk negara yang menganut walfare state, salah satunya negara Indonesia. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, mensyaratkan adanya akuntabilitas, tansparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap penentuan kebijakan publik.

Karenanya untuk mewujudkan good governance pada tahun 2008, disahkanlah Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Yang mana undang-undang tersebut merupakan legal standing bagi publik untuk mendapatkan pelayanan dalam hal mengakses informasi publik, serta kewajiban bagi badan publik untuk menyediakan informasi publik yang valid.

Tak terkecuali Kota Magelang yang berusaha menyajikan informasi yang aktual dan transparan kepada masyarakat akan program kerja Pemerintah daerah dalam mencapai visi dan misi Kota Magelang. Sehubungan dengan hal tersebut berikut ini adalah Dokumen SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang;

IKU 2017 -2021

LKJIP 2017

Perjanjian Kinerja

Renja 2019

renstra

Monev rencana aksi DP4KB

Diharapkan keterbukaan informasi dapat mendorong perbaikan layanan, peningkatan kinerja, dan akuntabilitas program-program yang dijalankannya. Sementara bagi masyarakat Kota Magelang, keterbukaan informasi bermanfaat guna terpenuhinya hak untuk mengetahui informasi publik (right to know), sehingga pada gilirannya dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.
Comments Off on Dokumen SAKIP DP4KB